PALEMBANG – Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan (Sumsel) gelar rapat Pengelolaan Aset serta Barang Milik Negara ,Pengamanan Komplek Pakri dan Pengelolaan Koperasi Polda Sumsel Dengan DJKN, BPKP, KPKNL Provinsi Sumsel, Selasa (30/1/2024).
Rapat ini dipimpin langsung oleh Irwasda Polda Sumsel di Ruang Rapat Itwasda Polda Sumsel.
Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Sunarto mengatakan, bahwa hasil rapat yang dipimipin Irwasda Sumsel terkait Pengelolaan Aset serta Barang Milik Negara ,Pengamanan Komplek Pakri dan Pengelolaan Koperasi Polda Sumsel Dengan DJKN , BPKP , KPKNL Provinsi Sumsel yakni.
Bakal memalukan penertiban penggunaan Asrama Polisi yang tidak sesuai peruntukan , rumah dinas rusak berat akan didisposal, dan bagaimana percepatannya.
Bahkan kantin di 5 (lima) lokasi, lapangan sepak bola, lapngan badminton, lapangan tenis dan kolam renang, wisma grand kemala bhayangkari perlu pengelolaan yang baik sehingga memiliki tata kelola yang baik.
“Yang terbaru kita mendapatkan hibah kolam renang yg berada di komplek pakri, kemudian mengenai pajak dan PNBPnya, sehingga jangan sampai ada temuan baik itu was internal dan was eksternal,” ujarnya.
Untuk pengamanan Rumah Dinas harus dijaga oleh Satpam yang seharusnya Aspek Keamanan harus di kedepankan, sebaiknya di kendalikan Oleh Fungsi Yanma dan Brimob.
Setelah itu juga akan ada Pengecekan Patroli terhadap Rumah Dinas di Lapangan Pakri dan pengelola Fungsi Yanma Harus diatur Jadwalnya untuk penggunaan Lapangan Olahraga kita sendiri, jangan sampai anggota kita tidak bisa menggunakan fasilitas tersebut.
Bahkan banyaknya Masyarakat yang datang untuk melakukan Olahraga ke Lapangan Pakri, yang menggunakan Knalpot Brong, tidak melengkapi Surat-surat, dan ngebut-ngebutan dan begitu juga oleh anggota Polri.
Agar kelola lagi bagi Penjagaan di Komplek Pakri. Target pemerintah mulai dari pemanfaatan dan pengelolaan, bahkan BMN belum di Penetapan Status Pengguna (PSP) tidak mendapatkan Harwat.
Di Polri ada beberapa Persen yang belum terpenuhi, Apabila kolam renang dikomersilkan, bisa jadi pertimbangan dan berakibat menimbulkan hutang lagi apabila kolam renang tidak ada peminat. (HMS)
